Perubahan bidang usaha perusahaan beserta penyesuaian KBLI pada anggaran dasar perseroan untuk ekspansi lini bisnis baru dan pemenuhan kualifikasi tender vendor.
Memberikan landasan hukum resmi atas penambahan atau diversifikasi lini bisnis baru ke dalam Anggaran Dasar perseroan.
Menyesuaikan klasifikasi KBLI 5 Digit (KBLI 2020) yang menjadi prasyarat mutlak dalam keikutsertaan tender proyek pemerintah dan korporasi swasta.
Memastikan sinkronisasi data kegiatan usaha pada OSS RBA dan pelaporan perpajakan DJP Coretax guna menghindari sanksi perizinan.
Penambahan atau perubahan maksud dan tujuan perseroan mengacu pada sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
10 (Sepuluh) Hari Kerja
Estimasi mencakup penyusunan risalah RUPS, pembuatan akta notaris, persetujuan SK Perubahan Anggaran Dasar Kemenkumham, dan update OSS.
Setiap pengajuan memiliki daftar dokumen persyaratan yang berbeda tergantung skala usaha, lokasi, dan tingkat risiko. Konsultasi Gratis untuk pertanyaan mengenai Persyaratan Akta Perubahan Maksud dan Tujuan.
Konsultasi Gratis