Perubahan alamat dan kedudukan hukum perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris dan disahkan Kemenkumham, diikuti pemutakhiran NIB, NPWP, dan perizinan berusaha.
Menjamin keabsahan alamat hukum operasional perseroan di hadapan instansi Kemenkumham, kantor perpajakan DJP, dan perbankan.
Menghindari kendala verifikasi korespondensi formal, surat pemberitahuan pajak, dan audit kepatuhan akibat inkonsistensi lokasi usaha dengan anggaran dasar.
Menjadi prasyarat utama untuk pemutakhiran data alamat pada NIB OSS RBA, pemindahan master file NPWP Badan, serta sertifikat perizinan sektoral lainnya.
Perubahan alamat dalam satu wilayah kota/kabupaten maupun pindah kota/kabupaten wajib dituangkan dalam keputusan RUPS dan Akta Notaris.
7 (Tujuh) Hari Kerja
Estimasi mencakup penyusunan risalah RUPS, akta perubahan notaris, pengesahan/pemberitahuan Kemenkumham, dan sinkronisasi data.
Setiap pengajuan memiliki daftar dokumen persyaratan yang berbeda tergantung skala usaha, lokasi, dan tingkat risiko. Konsultasi Gratis untuk pertanyaan mengenai Persyaratan Akta Perubahan Domisili dan Kedudukan.
Konsultasi Gratis