PKKPR Laut

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL/PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kegiatan usaha maritim, dermaga/TUKS, budidaya, reklamasi, pipa/kabel bawah laut.

Konsultasi Gratis

MENGAPA PENTING

Mengapa PKKPR Laut itu penting?

Merupakan izin wajib dan mutlak dari KKP untuk setiap aktivitas komersial di perairan pesisir, alur laut, dermaga sandar, reklamasi, atau pipa/kabel bawah laut.

Mencegah sanksi penghentian operasional pelabuhan/dermaga, denda administratif pemanfaatan ruang laut tanpa izin, atau penyegelan oleh otoritas PSDKP KKP.

Menjamin kesesuaian koordinat perairan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).

KODE KBLI

Klasifikasi baku lapangan usaha

Tidak tercantum — Berlaku untuk sektor maritim, pelabuhan/TUKS, budidaya laut, energi & industri pesisir

Permohonan diajukan melalui portal integrasi OSS dan sistem informasi penataan ruang laut KKP.

LAMA PROSES PENGERJAAN

20 (Dua Puluh) Hari Kerja

Estimasi mencakup verifikasi teknis peta batimetri, hidrooseanografi, dan sidang teknis KKP.

Persyaratan

Setiap pengajuan memiliki daftar dokumen persyaratan yang berbeda tergantung skala usaha, lokasi, dan tingkat risiko. Konsultasi Gratis untuk pertanyaan mengenai Persyaratan PKKPR Laut.

Konsultasi Gratis

DASAR HUKUM

Landasan regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang KKPRL

Regulasi dapat berubah. Tim kami memastikan pengurusan mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku.

LAYANAN TERKAIT

Masih dalam KKPR & PKKPR

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) RDTR Tidak Tersedia RDTR di Luar Delineasi KKPR Tervalidasi